Di tengah kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, sebuah video investigasi tentang bahaya karhutla justru menghilang dari ruang digital. Video yang diunggah Nalar Rawat pada 15 Oktober 2026 itu menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan melalui visualisasi satelit NASA mengenai sebaran karbon monoksida di atmosfer. Video tersebut juga mencantumkan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang mencapai 1.200 di Kalimantan Tengah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup pada 14 Oktober 2026. Menurut laporan Mongabay, video itu sempat memperoleh sekitar 500.000 penayangan dan 17.500 tanda suka sebelum dihapus TikTok. Pihak Nalar Rawat menyatakan tidak memperoleh penjelasan spesifik mengenai bagian konten yang dianggap melanggar pedoman komunitas. (Mongabay, 23/10/2026).
Penghapusan video tersebut terjadi ketika dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 63.711 kasus terjadi pada anak berusia 0–5 tahun. Angka ini menggambarkan besarnya beban kesehatan yang harus ditangani di wilayah terdampak asap. Data tersebut merupakan catatan kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla dan tidak berarti setiap kasus telah dipastikan secara individual disebabkan oleh paparan asap. (DPR RI, 16/10/2026).
Asap karhutla bukan sekadar mengganggu jarak pandang, melainkan juga membawa polutan yang membahayakan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyebut asap tersebut mengandung partikel halus PM2.5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Paparannya dapat memicu gangguan pernapasan, memperburuk penyakit paru, serta berdampak pada sistem kardiovaskular. Anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta pekerja di luar ruangan termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena itu, informasi mengenai kualitas udara dan bahaya asap memiliki arti penting bagi masyarakat untuk mengambil langkah perlindungan diri. (detikHealth, 16/10/2026).
Bayangkan, ketika asap karhutla mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, informasi yang seharusnya membantu publik memahami bahaya justru menghilang dari ruang digital. Di tengah kebutuhan akan informasi yang akurat, penghapusan konten investigasi Nalar Rawat memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar nasib sebuah video, mengapa suara kritis yang mengangkat persoalan keselamatan rakyat justru harus berhadapan dengan ketidakjelasan ketika kontennya dihapus? Persoalan ini tidak hanya menyangkut kebijakan moderasi platform, tetapi juga menyentuh hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan kritik, dan mengawasi penanganan persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Penghapusan konten investigasi yang membahas karhutla dapat menghambat penyebaran informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama apabila konten tersebut memuat data dan peringatan mengenai bahaya kesehatan. Ketika sebuah unggahan dihapus tanpa penjelasan spesifik, pembuat konten kesulitan mengetahui bagian mana yang dianggap melanggar aturan, sementara publik kehilangan kesempatan untuk menilai informasi tersebut secara utuh. Tentu saja, setiap platform memiliki kebijakan moderasi untuk menangani konten yang melanggar ketentuan. Namun, keputusan moderasi yang menyangkut informasi kepentingan publik semestinya disertai alasan yang jelas dan mekanisme keberatan yang dapat diakses. Kritik berbasis data tidak seharusnya otomatis diperlakukan sebagai gangguan hanya karena mengangkat persoalan yang sensitif bagi penguasa atau pihak berkepentingan.
Fenomena tersebut memperlihatkan kontradiksi dalam sistem demokrasi yang menjanjikan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi. Secara normatif, setiap warga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan itu dapat berhadapan dengan berbagai batasan, baik melalui kebijakan pengelolaan ruang digital maupun kepentingan pihak-pihak yang memiliki kendali atas penyebaran informasi. Kebebasan berpendapat tidak cukup dijamin melalui pengakuan formal, tetapi harus disertai perlindungan nyata agar suara kritis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat tetap dapat disampaikan. Jika ruang untuk mengoreksi kebijakan tidak berjalan secara efektif, keterbukaan berisiko hanya menjadi prinsip yang diakui, tetapi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Persoalan ini perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar keputusan moderasi sebuah platform. Pandangan sekuler-kapitalistik cenderung menempatkan kepentingan ekonomi, stabilitas kekuasaan, dan pengelolaan citra sebagai pertimbangan penting dalam penyelenggaraan kehidupan publik. Dalam pandangan tersebut, kepentingan masyarakat berisiko tersisih ketika bertentangan dengan kepentingan pihak yang memiliki kendali atas sumber daya, kebijakan, atau saluran informasi. Akar persoalannya bukan semata-mata penghapusan satu video, melainkan orientasi sistem yang berpotensi menempatkan kepentingan kekuasaan dan ekonomi di atas keselamatan rakyat serta hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Kritik ini tidak berarti bahwa keterlibatan pemerintah dalam penghapusan video telah terbukti, tetapi menegaskan perlunya tata kelola yang memastikan kekuasaan dan kepentingan ekonomi tidak menghalangi penyampaian fakta serta pengawasan publik.
Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan dan pencegahan kerusakan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia. Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56). Allah juga mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut muncul akibat perbuatan tangan manusia sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 41. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan bahwa lingkungan tidak boleh dieksploitasi hingga menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi makhluk hidup.
Dalam konteks karhutla, prinsip ini menuntut kesungguhan mencegah kebakaran, memulihkan lingkungan yang rusak, serta melindungi masyarakat dari dampak asap. Menjaga lingkungan bukan sekadar agenda teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan syar’i untuk mencegah kemudaratan serta melindungi kehidupan.
Tanggung jawab melindungi rakyat juga berkaitan dengan amanah kepemimpinan. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat keputusan, tetapi amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat. Dalam persoalan karhutla, tanggung jawab tersebut mencakup pencegahan kebakaran, perlindungan kesehatan warga, keterbukaan informasi, dan penanganan dampak bencana secara sungguh-sungguh.
Islam juga mengajarkan amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam, yakni mengoreksi penguasa ketika kebijakan atau tindakannya menyimpang dari ketentuan syariat dan mengabaikan kepentingan rakyat. Menyampaikan fakta dan mengingatkan penguasa atas kelalaian bukanlah tindakan yang harus dibungkam, melainkan dapat menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga amanah kepemimpinan.
Prinsip menjaga lingkungan dan mengoreksi penguasa tidak cukup berhenti sebagai ajaran moral. Ketika karhutla terus mengancam kesehatan masyarakat dan penyampaian informasi kritis menghadapi persoalan transparansi, diperlukan pembenahan yang menyentuh tata kelola lingkungan, perlindungan rakyat, dan pengawasan kekuasaan. Kritik terhadap penghapusan konten tetap penting, tetapi tidak boleh membuat perhatian terhadap sumber kerusakan lingkungan dan penderitaan warga menjadi terabaikan. Persoalannya bukan hanya bagaimana mengembalikan sebuah video yang dihapus, melainkan bagaimana memastikan kebijakan dan pengelolaan kehidupan benar-benar berpihak pada keselamatan masyarakat. Dalam Islam, penyelesaian harus diarahkan pada pelaksanaan amanah penguasa, pencegahan kerusakan, dan pengaturan yang berlandaskan ketentuan Allah Swt.
Pertama, negara harus menjalankan tanggung jawabnya dalam mencegah dan menangani karhutla secara serius. Upaya tersebut mencakup pengawasan wilayah rawan kebakaran, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, pemulihan lahan yang rusak, serta perlindungan kesehatan masyarakat terdampak. Informasi mengenai titik api, kualitas udara, dan risiko kesehatan perlu disampaikan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Negara juga harus memastikan tersedianya layanan kesehatan, bantuan bagi kelompok rentan, serta langkah perlindungan ketika kualitas udara membahayakan. Keselamatan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan karhutla, bukan sekadar keberhasilan menampilkan citra bahwa keadaan telah terkendali. Dengan demikian, kebijakan lingkungan harus mengutamakan pencegahan kerusakan dan perlindungan kehidupan, bukan hanya penanganan setelah bencana meluas.
Kedua, penguasa harus membuka ruang bagi penyampaian fakta, kritik, dan koreksi yang bertanggung jawab. Dalam Islam, amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam merupakan bagian penting dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor yang benar. Masyarakat, aktivis, akademisi, dan organisasi sipil perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan temuan, mengingatkan bahaya, serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan publik. Platform digital pun perlu memberikan penjelasan yang memadai ketika menghapus atau membatasi konten, menyediakan mekanisme banding yang efektif, dan membedakan pelanggaran nyata dari informasi yang disampaikan demi kepentingan publik. Koreksi terhadap penguasa dan penyampaian fakta tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, sebab keduanya dapat membantu mencegah kelalaian dan memperbaiki kebijakan. Dalam pelaksanaannya, kritik tetap harus disampaikan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan ketepatan data dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sebagai kebenaran.
Ketiga, penyelesaian persoalan lingkungan dan kebebasan menyampaikan kritik memerlukan landasan pengaturan yang menempatkan syariat sebagai pedoman kehidupan. Dalam sistem politik Islam, pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aturan dan mengurus urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat. Prinsip tersebut menjadi landasan untuk menilai kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sarana melindungi kepentingan tertentu dengan mengorbankan masyarakat. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya juga harus diarahkan pada kemaslahatan, pencegahan kerusakan, serta perlindungan kehidupan. Penegakan syariah dalam kerangka pemerintahan Islam dimaksudkan untuk mengatur kehidupan berdasarkan ketentuan Allah Swt., termasuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi maupun kepentingan kekuasaan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, penghapusan konten investigasi karhutla mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawasi kebijakan publik. Penghapusan video Nalar Rawat telah dilaporkan, tetapi dugaan bahwa pemerintah memerintahkan penghapusannya belum terbukti dan telah dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Karena itu, transparansi platform dan pemeriksaan yang berbasis bukti tetap diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada saling tuding. Karhutla harus ditangani dengan sungguh-sungguh, keselamatan rakyat harus dilindungi, dan suara kritis yang bertanggung jawab harus memperoleh ruang untuk menyampaikan fakta. Dalam pandangan Islam, semua itu menuntut kepemimpinan yang amanah, pengawasan terhadap penguasa, dan pengaturan kehidupan berdasarkan syariat. Sebab, lingkungan yang lestari dan rakyat yang terlindungi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi maupun citra kekuasaan.
Wallahua’lam.
