Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam masyarakat Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerusakan hutan, tetapi juga pencemaran udara yang membahayakan kesehatan, terutama balita.
Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 menunjukkan 311.363 kasus ISPA di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Sebanyak 70.239 kasus atau 22,6 persen dialami balita. (MetroTV, 17 Oktober 2026)
Anak-anak sangat rentan terhadap paparan asap. Saluran pernapasan mereka masih berkembang, laju pernapasan lebih cepat, dan sistem kekebalan tubuh belum matang. Akibatnya, paparan PM2.5 dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, memperburuk asma, dan mengganggu kesehatan paru-paru.
Balita bukan pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari kabut asap. Namun, justru mereka yang harus menanggung akibatnya. Karena itu, tingginya kasus ISPA pada balita harus menjadi evaluasi serius terhadap tanggung jawab negara.
Persoalan karhutla tidak bisa hanya dilihat sebagai akibat musim kemarau. Ada persoalan tata kelola sumber daya alam yang perlu dibenahi.
Pertama, paradigma pengelolaan SDA yang berorientasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, kegiatan ekonomi dan investasi memiliki peran besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika orientasi keuntungan tidak diimbangi perlindungan ekologis yang memadai, pembukaan lahan dan eksploitasi hutan dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
Kedua, kepentingan politik dan ekonomi dapat memengaruhi pengawasan lingkungan. Penelitian Clare Balboni dkk. dalam Cycles of Fire? Politics and Forest Burning in Indonesia (2021) menganalisis sekitar 107.000 titik kebakaran dan 879 pemilihan kepala daerah. Penelitian itu menemukan kebakaran menurun pada tahun pemilihan dan meningkat tajam pada tahun setelah pemilihan. Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara insentif politik dan kebakaran hutan, meski tidak membuktikan semua kebakaran disebabkan oleh kepentingan politik.
Ketiga, penanganan sering kali lebih terlihat pada dampak daripada pencegahan. Pembagian masker, pengobatan ISPA, dan pemadaman api memang penting. Namun, semuanya tidak cukup jika akar masalah seperti pembukaan lahan yang merusak, pengeringan gambut, lemahnya pengawasan, dan pelanggaran hukum tidak diselesaikan.
Di sinilah kritik terhadap sistem demokrasi kapitalisme perlu ditempatkan. Mekanisme pemilihan pemimpin dan pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin perlindungan lingkungan. Diperlukan prinsip dan kebijakan yang memastikan keselamatan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan ekonomi maupun politik.
Dalam perspektif Islam, penguasa bukan sekadar pengelola administrasi pemerintahan, melainkan pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
Allah berfirman, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini menjadi landasan bahwa pemanfaatan kekayaan alam tidak boleh mengakibatkan kerusakan yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
Dalam konsep pemerintahan Islam atau Khilafah, negara memiliki fungsi sebagai junnah, yakni pelindung yang menjaga keamanan, keselamatan, dan kemaslahatan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah perisai; rakyat berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam konteks karhutla, fungsi perlindungan itu dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengutamakan keselamatan rakyat dan mencegah kerusakan lingkungan. Negara tidak boleh menunggu sampai puluhan ribu balita terserang ISPA baru bertindak. Pencegahan harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
Ada beberapa kebijakan yang dapat dikonstruksikan berdasarkan prinsip pemerintahan Islam.
Pertama, pengelolaan SDA berdasarkan hukum kepemilikan Islam. Islam mengenal kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau kelompok yang menghalangi hak masyarakat luas.
Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Dalam konteks karhutla, penerapannya antara lain mengelola SDA sesuai kategori kepemilikannya menurut syariat, tidak membiarkan kepentingan bisnis merusak fungsi ekologis hutan dan gambut, serta mengawasi pemanfaatan lahan agar tidak merugikan masyarakat.
Kedua, menerapkan konsep Hima sebagai kawasan perlindungan alam. Hima adalah kawasan yang ditetapkan untuk menjaga sumber daya alam dan kepentingan umum. Praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Konsep Hima dapat menjadi inspirasi dalam menetapkan kawasan hutan dan gambut yang harus dilindungi, membatasi aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem, serta menjaga sumber air dan keanekaragaman hayati.
Ketiga, Baitul Maal sebagai sumber pembiayaan penanggulangan bencana. Dalam konstruksi pemerintahan Khilafah, Baitul Maal merupakan lembaga pengelolaan keuangan negara berdasarkan ketentuan syariat. Ketika terjadi karhutla, negara dapat mengerahkan sumber daya keuangan sesuai pos pemasukan dan pengeluaran Baitul Maal untuk kepentingan rakyat, seperti tenaga pemadam dan peralatan darurat, teknologi pemantauan titik api dan peringatan dini, pemulihan gambut dan hutan yang rusak, serta penyediaan rumah oksigen, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis.
Dalam kondisi darurat, negara harus memprioritaskan penyelamatan jiwa. Penggunaan anggaran tidak boleh terhambat oleh kepentingan birokrasi yang tidak mendesak. Dengan demikian, fungsi Khilafah sebagai junnah tidak berhenti pada perlindungan keamanan, tetapi juga mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, harta, dan lingkungan hidup.
Puluhan ribu balita terserang ISPA akibat karhutla seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan. Anak-anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri justru harus menanggung dampak kerusakan lingkungan. Karena itu, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman api dan pengobatan korban. Harus ada perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam, dari eksploitasi yang merusak menuju pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan dengan penerapan Islam Kaffah.
Wallahu a’lam.
