Dilansir dari laman berita detik.com, massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di Jakarta. Mereka menuntut beberapa poin penting yang telah menyebabkan Indonesia dilanda persoalan yang tak kunjung berhenti. Dalam aksinya, mereka menyampaikan 13 poin tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati karena Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.
Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
Keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
Kelima, sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
Keenam, cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
Ketujuh, evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
Kesepuluh, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
Kesebelas, efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
Keduabelas, tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
Ketigabelas, reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Selain 13 poin tuntutan tersebut, massa mahasiswa juga menyerukan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo agar bisa memenuhi tuntutan tersebut. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Beginilah seharusnya mahasiswa itu, kritis terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Sejak dari Indonesia sebelum merdeka, mahasiswa selalu menjadi tonggak pergerakan. Walaupun pergerakan itu belum menyentuh akar masalah yang ada. Kendati demikian, paling tidak masih ada kelompok yang kritis mengontrol kebijakan penguasa. Jangan sampai dengan adanya rencana RUU Minerba yang melibatkan kampus mengelola SDA, mahasiswa menjadi kehilangan idealismenya.
Wallahu’alam. [Jady Rembang]
