Sudah sekitar dua minggu ini kabar dari sodara-sodara kita di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menghiasai jagat media sosial bahkan media-media mainstream yang ada di Indonesia. Awalnya, mereka mencoba menyuarakan protes akan ketidakadilan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Dan yang paling menonjol adalah terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan – Perdesaan (PBB-P2) hingga 250%.
Protes mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik dari pihak Pemkab Pati. Parahnya, Bupati Pati, Sudewo mengeluarkan statement-statement yang membuat masyarakat Pati semakin marah. Bahkan, ia menantang masyarakat untuk mendatangkan massa. Bak gayung bersambut, masyarakat Pati dengan senang hati menyambut tantangan itu dan mulai menggalang dukungan dan donasi.
Tidak sampai disini, arogansi penguasa Kabupaten Pati juga ditunjukkan ketika menyita hasil donasi masyarakat dengan alasan mengganggu ketertiban. Dari sinilah berita ini viral dan semakin mendapat dukungan masyarakat Pati dan sekitarnya. Walaupun kenaikan pajak sudah dibatalkan, namun masyarakat Pati yang sudah kepalang basah marah melanjutkan aksinya dengan tuntutan pelengseran Bupati Pati, Sudewo.
Kasus seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk seluruh pejabat mulai dari daerah sampai pusat bahwa kesabaran rakyat ada batasnya. Ketika bentuk kedzoliman itu langsung menciderai mereka, mereka bisa mengambil jalan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, yaitu pengerahan massa secara massif.
Secara tidak langsung, saat ini masyarakat Pati sedang mengirim pesan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahwa yang namanya kedzoliman tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan.
Semoga saja kedepan banyak rakyat Indonesia sadar akan kondisi negara ini yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak kedzoliman-kedzoliman yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya. Misalkan saja menjual sumber daya alam (SDA) kepada asing atau swasta merupakan salah satu bentuk kedzoliman. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyatnya tidak bisa terlaksana, sementara aktivitas eksploitasi SDA itu hanya menguntungkan segelintir orang saja, yang berdampak buruk kepada kondisi negara dan rakyatnya.
Lebih jauh lagi, kesadaran masyarakat Indonesia harus mengarah kepada persoalan yang sebenarnya, kondisi carut marut ini terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah karena diadopsinya sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme inilah yang mencekik keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Solusinya adalah kembali kepada syariat Islam, karena hanya Islam lah yang secara adil mengelola potensi negara dengan baik. Bukti ini bisa didapati dari penelaahan sejarah kejayaan Islam, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Jadi, kami kira tidak sulit kalau orientasi kita adalah meraih ridho Allah SWT, agar negara ini menjadi negara yang _baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur_, tercurah keberkahan dari langit dan bumi, dan sebutan _gemah ripah loh jinawi_ kepada Indonesia tidak hanya menjadi sebutan dan angan-angan belaka. [Jady Rembang]
Wallahu a’lam.
