Ada yang menarik di pasar tadi pagi, ada seorang pengamen yang penampilannya agak lusuh, ditemani anak kecil berusia sekitar 9 – 10 tahunan (mungkin itu adalah anaknya), menyanyikan lagu khas para pengamen yaitu kritik sosial.
Salah satu bait sair yang masih teringat kurang lebih seperti ini, “jangan salahkan presiden, salahkan diri kamu sendiri, ini kan karena uang 20.000 itu“. Sontak, penampilan pengamen dan anak kecil itu membuat para penjual dan pengunjung di pasar tersebut tertegun dan pandangannya langsung tertuju ke pengamen tersebut, dan juga ada yang nyeletuk menjawab, “benar itu“.
Di negeri ini, ada agenda 5 tahunan yang dampaknya bisa menentukan nasib negeri ini makmur atau tersungkur, yaitu Pemilu. Rakyat disodori beberapa calon wakil rakyat dari dapil (daerah pemilihan) mereka dan juga Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian rakyat memilih salah satu dari mereka, dengan harapan wakil – wakil mereka yang sudah terpilih bisa menjadi penyambung lidah atas persoalan di bawah (rakyat), menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
Tetapi memang pada faktanya, kebanyakan rakyat memilih itu bukan karena visi dan misi mereka (para calon) untuk menjadikan negeri ini lebih baik, tapi lebih ke isi amplop dan kekerabatan.
Bak gayung bersambut, inilah celah yang dimanfaatkan oleh para calon wakil rakyat itu. Mereka siap mengeluarkan banyak harta agar bagaimana mereka bisa duduk di kursi yang empuk beserta fasilitas yang diberikan itu.
Jadi ya wajar, jika yang terpilih bukan negarawan terbaik, melainkan yang paling kuat modalnya, yang paling jago bagi – bagi. Setelah terpilih dan duduk di kursi dewan, mereka bebas melakukan banyak hal yang mereka inginkan meski merugikan rakyat. Jadi, wajar jika mereka menghalalkan segala cara agar bisa “balik modal” lewat kebijakan.
Banyak Ulama Jadi Bumper Politik
Dulu, ulama menjadi tempat umat bertanya halal dan haram akan segala hal. Tetapi, kini banyak yang berubah fungsi menjadi “Tim Sukses”. Jika masa kampanye tiba, mimbar masjid menjadi panggung politik. Pengajian jadi ajang _endorsement_ salah satu calon. Fatwa jadi alat mendongkrak elektabilitas.
Tak heran jika ulama tertentu yang ikut menjadi “Tim Sukses” akan mengatakan,
“Si A ini didukung kelompok radikal, jadi jangan dipilih”. “Pilih saja si B, dia baik, tegas, dan dibelakang dia ada kami” kepada para jamaahnya.
Ulama dipakai karena suaranya didengar umat. Tapi setelah menang, umat yang ditinggal. Janji tentang keadilan, anti korupsi, pro rakyat kecil hilang. Yang ada justru ulama tadi ikut dapat jabatan, proyek, bantuan, dan lain sebagainya. Akibatnya, kepercayaan umat kepada ulama turun. Politik jadi kotor. Agama jadi alat.
Padahal tugas ulama adalah waraatsatul anbiyaa’ yaitu pewaris para nabi. Tugasnya mengingatkan penguasa, bukan jadi bumper penguasa.
Gonta-Ganti Pemimpin, Negara Malah Semakin Kusut
Sejak dideklarasikan kemerdekaan, kita sudah ganti presiden berkali-kali. Orde lama tumbang, berganti dengan Orde baru. Orde baru tumbang berganti dengan Reformasi dengan harapan bisa lebih baik. Tapi faktanya, utang negara makin menggunung, kesenjangan makin lebar, sumber daya alam (SDA) tetap dikeruk asing, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Korupsi tetap jalan, hanya beda gaya dan pelakunya saja, malah lebih menggila.
Kalau kita lihat dengan cermat, sebenarnya persoalannya bukan di “siapa orangnya”, tetapi lebih ke sistemnya. Sejak negeri ini merdeka, sistem yang dianut adalah sistem Kapitalisme. Kalau ganti pemain tapi aturan mainnya sama, hasilnya juga akan sama. Ibarat ganti nahkoda, ketika kapalnya bocor dan kompasnya rusak, mau berganti 10 kali nahkoda, kapal tetap akan tenggelam tanpa mencari penyebabnya terlebih dulu.
Kembali kepada Syariat Islam dan Kepemimpinan Islam
Islam menawarkan alternatif yang benar-benar solutif dan tuntas, yaitu kepemimpinan Islam dengan syariat Islam. Pemimpin dipilih oleh rakyat karena keimanan, ilmu, kemampuan, dan komitmennya untuk menerapkan hukum Allah SWT, yaitu syariat Islam. Bukan karena paling banyak modal atau janji manis. Artinya, rakyat tidak lagi diperbudak oleh janji kampanye dan amplop 5 tahun sekali.
Jadi, sebelum tahun 2029 mendatang, sebagai seorang muslim, sebaiknya tanya dulu ke diri sendiri. Waktu 2024 kemarin kamu memilih karena apa? Karena janji politik si calon ingin menerapkan hukum syariat Islam, atau karena janji manis dan amplop semata?
Ingat, kemenangan hakiki bukan saat ganti presiden. Tetapi saat hukum syariat Islam diterapkan di negeri ini. Teruslah berjuang dan selalu ingat Firman Allah SWT berikut,
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (TQS. Ar-Ra’d: 11)
[ Jady Rembang (Pegiat Media Sosial) ]
Wallahu ‘Alam.
