Beras bersubsidi seharusnya menjadi penyangga bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau harga pangan. Namun, ketika ratusan ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dialihkan untuk dipasarkan sebagai beras premium, tujuan kebijakan tersebut justru dipertanyakan. Program yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau berpotensi kehilangan manfaatnya sebelum sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan awal sekitar 600 ton beras SPHP dalam inspeksi mendadak di Jakarta Timur pada 28 Oktober 2026. Beras yang semestinya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram diduga dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Praktik tersebut menjadi perhatian karena menyangkut distribusi pangan bersubsidi yang seharusnya mengikuti ketentuan pemerintah. (ANTARA, 28/10/2026).
Pada 29 Oktober 2026, Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan pencopotan delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional serta pemberian peringatan kepada dua pejabat lainnya. Kementan juga menyampaikan bahwa sembilan orang dari pihak swasta telah diproses hukum dan satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah memperkirakan potensi kerugian subsidi dari temuan tersebut mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Angka itu merupakan perkiraan potensi kerugian yang disampaikan pemerintah, bukan putusan akhir mengenai kerugian negara ataupun penetapan kesalahan seluruh pihak yang diperiksa. (Kementerian Pertanian, 29/10/2026).
Fakta tersebut memunculkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perbedaan harga atau dugaan pengemasan ulang. Beras SPHP merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menjaga keterjangkauan pangan. Jika manfaat program itu menyimpang dari tujuan awalnya, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola distribusinya. Bagaimana mungkin kebijakan yang ditujukan untuk membantu rakyat justru berpotensi kehilangan manfaat akibat penyimpangan dalam pelaksanaannya?
Beras merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, selisih harga beberapa ribu rupiah per kilogram dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga. Karena itu, penyimpangan distribusi beras bersubsidi, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran tata niaga. Praktik semacam itu berpotensi menghambat masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan yang seharusnya meringankan beban mereka. Negara tidak cukup hanya menyediakan subsidi, negara juga harus memastikan manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik dapat kehilangan efektivitas apabila pengawasan dan tata kelolanya tidak berjalan memadai. Distribusi beras melibatkan banyak pihak, mulai dari penyediaan stok hingga penjualan kepada konsumen. Setiap mata rantai membutuhkan pengawasan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan. Penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat penting dilakukan, tetapi evaluasi juga harus menjangkau celah pengawasan yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari besarnya subsidi yang dikucurkan, tetapi juga dari terjaminnya akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.
Persoalan ini berkaitan dengan orientasi sistem ekonomi yang memberi ruang besar kepada mekanisme pasar dan pencarian keuntungan. Dalam sistem kapitalisme, kepentingan ekonomi dapat menjadi dominan ketika keberhasilan diukur terutama melalui keuntungan dan efisiensi pasar, sementara pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak selalu terjamin dengan sendirinya. Perdagangan dan pencarian keuntungan bukanlah sesuatu yang otomatis salah. Namun, ketika kepentingan keuntungan mengalahkan hak rakyat dan tujuan kebijakan publik, kebutuhan pokok berisiko diperlakukan semata-mata sebagai komoditas. Karena itu, persoalannya tidak berhenti pada perilaku individu, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem mengatur kegiatan ekonomi, mengawasi distribusi, dan mencegah penyalahgunaan fasilitas yang ditujukan bagi masyarakat.
Islam memberikan landasan yang tegas dalam mengatur aktivitas ekonomi. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 yang pada intinya adalah memerintahkan agar orang-orang beriman tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlangsung atas dasar saling merelakan. Prinsip ini menegaskan bahwa perdagangan harus dijalankan dengan cara yang benar, bukan melalui manipulasi, penipuan, atau pengambilan hak pihak lain. Dalam konteks pangan bersubsidi, setiap pihak yang terlibat wajib mematuhi ketentuan distribusi dan tidak menyalahgunakan amanah untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan aturan.
Rasulullah saw. juga bersabda, “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim). Hadits ini menegaskan larangan kecurangan dalam hubungan antarmanusia, termasuk perdagangan. Pada saat yang sama, pemimpin dalam Islam berkedudukan sebagai raa’in, yakni pengurus urusan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan demikian, negara tidak boleh bersikap pasif ketika hak masyarakat terancam. Negara berkewajiban mengawasi pasar, mencegah kecurangan, menegakkan hukum secara adil, dan memastikan kebijakan pangan benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan rakyat.
Prinsip-prinsip tersebut membutuhkan sistem yang mampu menerjemahkan nilai kejujuran dan tanggung jawab ke dalam aturan nyata. Penyelesaian kasus beras SPHP tidak cukup dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme distribusi, menutup celah penyimpangan, dan memastikan pengelolaan subsidi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penanganan kasus tidak berhenti pada penyelesaian satu perkara, tetapi menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pangan secara menyeluruh.
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Pembagian tersebut mengatur hak serta batas pemanfaatan harta berdasarkan ketentuan syariat. Islam mengakui perdagangan dan keuntungan yang diperoleh secara halal, tetapi melarang penipuan serta tindakan yang merugikan orang lain. Dalam sistem ini, negara berkewajiban menjaga agar kegiatan ekonomi berlangsung sesuai aturan dan kebutuhan pokok masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Pengaturan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menghapus aktivitas pasar, melainkan memastikan kegiatan tersebut berjalan adil dan tidak melanggar hak masyarakat.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan tentang pengaturan kepemilikan, pemanfaatan harta, dan distribusi kekayaan berdasarkan hukum Islam. Pemahaman tersebut relevan untuk menempatkan kebijakan pangan sebagai bagian dari tanggung jawab pengaturan ekonomi, bukan semata-mata urusan perdagangan. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan subsidi memiliki sasaran yang jelas, mekanisme distribusi yang dapat diawasi, dan pertanggungjawaban yang tegas. Dengan pengaturan yang berlandaskan syariat, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan kebijakan publik.
Pada tingkat pelaksanaan, pemerintah perlu memperkuat pencatatan stok dan alur distribusi beras SPHP, mengawasi kesesuaian harga, membuka saluran pengaduan masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Proses hukum harus berjalan transparan dan tidak berhenti pada pelaku tertentu apabila bukti menunjukkan keterlibatan pihak lain. Selain itu, pendidikan berbasis akidah perlu membentuk individu yang memahami bahwa kejujuran dan tanggung jawab merupakan kewajiban di hadapan Allah Swt. Perpaduan antara pembentukan kepribadian, aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mencegah penyimpangan serupa.
Dugaan penyelewengan beras SPHP menjadi pengingat bahwa kebijakan pangan harus dinilai dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Subsidi yang berasal dari anggaran negara merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan peluang untuk meraih keuntungan melalui penyimpangan. Islam memberikan landasan untuk menata perdagangan, mengawasi distribusi, dan menegakkan tanggung jawab penguasa demi melindungi hak masyarakat. Sebab, beras bersubsidi bukan sekadar komoditas yang berpindah dari gudang ke pasar, melainkan bagian dari ikhtiar negara memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi rakyat yang membutuhkan.
Wallahua’lam.
