Coba bayangin…
Kita tinggal di negeri yang katanya “paru – paru dunia“. Dari Sabang sampai Merauke, luasnya sekitar 1,9 juta km², dan mempunyai 17.000 pulau.
Tanahnya bagaimana?
MasyaaAllah, subur banget, ditanam apa aja tumbuh. Kalau iklimnya? Mempunyai 2 musim saja. Nggak ada salju, nggak ada badai gurun. Air hujan turun tiap tahun.
Lautnya?
Terluas kedua di dunia. Isinya ikan, rumput laut, trumbu karang nan indah, dan lain – lain.
Orang dulu bilang: “Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo”. Artinya: subur makmur, rakyatnya hidup aman sentosa.
Tapi pertanyaannya, dengan modal seluas dan sesubur itu, masa iya kita masih impor beras? Masih impor jagung? Masih impor kedelai? Masa iya petani kita masih ngeluh pupuk mahal, harga anjlok pas panen? Yang benar saja…
Berarti masalahnya bukan di tanahnya ya? Bukan pula di cuacanya, Tetapi di cara penguasa mengelola negara ini. Maka dari itu, kita harus teriakan terus, “Negara ini bisa, ketahanan pangan bukan angan-angan”.
Bagaimana Cara Islam?
Didalam Islam, mengurus perut rakyat itu tugas negara. Bukan hanya diserahkan ke individu masing – masing. Penguasa wajib menjamin rakyatnya agar bagaimana tidak terjadi kelaparan.
Rasulullah Saw bersabda,
“Imam itu laksana penggembala, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya”. (HR. Bukhari Muslim).
Negeri ini dikaruniai sumber daya yang melimpah ruah. Tetapi penguasa negeri ini tidak bisa memanfaatkan sebagai mana mestinya. Malah sumber daya yang ada diserahkan kepada asing dan swasta. Rakyat hanya mendapatkan limbahnya. Padahal air, padang rumput, dan api itu milik umum. Nggak boleh dimonopoli. Harus dikelola negara untuk kemaslahatan umat.
Contoh di Zaman Kekhilafahan
Dulu di masa Kekhilafahan, ketahanan pangan itu nyata. Di zaman Umar bin Khattab ra, saat terjadi kelaparan di Madinah, beliau buka gudang Baitul Maal. Gandum dari Mesir dan Syam didistribusikan gratis. Beliau berkeliling pada malam hari melihat dan memeriksa kondisi rakyatnya, kira – kira ada tidak rakyat yang tidur dalam keadaan lapar. Beliau melakukan itu semua karena takut mempertanggung jawabkannya kepada Allah SWT.
Pun di zaman Kekhilafahan Utsmani. Mereka punya sistem “Hima” dan “Waqaf Pertanian”. Tanah-tanah subur di Syam, Mesir, Anatolia dikelola negara. Hasilnya untuk subsidi pangan dan stok saat paceklik. Ada lumbung negara di setiap provinsi. Kalau harga naik, negara langsung turun tangan menstabilkannya dengan mendistribusikan pasokan pangan yang ada, tidak menunggu import.
Hasilnya? Selama ratusan tahun, wilayah Islam nggak pernah ada kelaparan massal yang akut. Karena pangan dianggap urusan negara, bukan komoditas dagang.
Sebenarnya Negeri Ini Bisa, Asal…?
Kita punya modal yang sangat besar. Tanah yang luas ditambah 2 musim dan 17.000 pulau, tinggal penguasa bisa mengelola semua itu atau tidak?
Paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan, yang pertama petani. Lindungi petani, jangan impor saat panen tiba. Harga harus adil. Petani harus mudah mendapatkan pupuk, dan yang pasti murah, atau bahkan gratis.
Yang kedua, kelola SDA untuk rakyat – Air, tanah, laut jangan dikuasai segelintir orang. Kembalikan ke fungsinya, dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat.
Yang ketiga, ada lumbung pangan nasional. Mungkin mirip bulog, cuman difungsikan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Negara harus bisa menyetok pangan dalam waktu 6 bulan ke depan untuk mengantisipasi hal – hal buruk.
Ada kata – kata bagus, tapi entah kata siapa, hehehe. Intinya begini, “Nek negoro ngurusi wetenge rakyat, rakyat bakal ngurusi negorone”.
Jadi jelas ya, ketahanan pangan bukan angan-angan, kalau penguasanya mau. Itu pernah terbukti 1.300 tahun di sistem Kekhilafahan Islam. Dan Indonesia dengan segala kesuburannya, InsyaaAllah bisa, asal pemangku kebijakan benar – benar bekerja untuk rakyatnya.
Yang kita butuhkan bukan teknologi baru. Tapi niat dan sistem yang menempatkan rakyat di atas segalanya.
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”. (HR. Ahmad)
Wallahua’lam.
