Ada kata-kata liar yang seolah bijak, yaitu “Jangan tanya apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tetapi tanya apa yang sudah kamu berikan kepada negara ini”.
Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Masing – masing pulau memiliki potensi alam yang berbeda – beda sesuai dengan karakteristik alam di pulau tersebut.
Melihat fakta di atas, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki SDA yang besar dan melimpah, tetapi sumber utama pendapatan Negaranya masih mengandalkan dari sektor Pajak. Pendapatan dari pajak cukup besar, yaitu sekitar 82,4%. Sedangkan dari sumber daya alam hanya 7,4%. Disusul dari BUMN 3,1%, dan lain-lain. ( Sumber: BPS 2024 )
Ironisnya, pajak ini dibebankan kepada rakyat, mulai dari rakyat ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas, semua kena pajak.
Padahal, kalau pemimpin negara ini berani dan mau, pengelolaan sumber daya alam itu bisa menjadi pendapatan utama Negara. Bahkan, bisa untuk menyejahterakan rakyatnya.
Tetapi memang, negara yang menganut sistem Demokrasi Kapitalis rata – rata pengelolaan sumber daya alamnya diserahkan kepada asing dan swasta. Ya, karena asas kebebasan kepemilikan itulah yang menyebabkan sistem Demokrasi Kapitalis otomatis bekerja seperti itu. Disamping ada deal – deal politik antara penguasa dan pengusaha. Mengingat pembiayaan politik di sistem Demokrasi Kapitalis sangatlah besar. Siapa yang bisa mem-backup biaya tersebut? Ya, mereka atau pengusaha tersebut yang mendapat akses untuk menguasai sumber daya alam. Artinya, sumber daya alam dikelola hanya untuk memperkaya segelintir orang saja.
Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Secara singkat, Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut pada kondisi tertentu, itu pun hanya dibebankan kepada warga negara yang mampu atau kaya, tidak ke semua warga negara. Dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan tersebut, tidak boleh lebih.
Kemudian terkait dengan sumber daya alam, Islam memposisikan sumber daya alam sebagai harta kepemilikan umum, hanya negara yang wajib mengelolanya dan hasil diperuntukkan untuk keperluan rakyat, atau menyejahterakan rakyatnya.
Itulah sedikit penjelasan perbedaan antara negara yang menganut sistem demokrasi Kapitalis dan Islam terkait dengan pendapatan negara. Dan masih banyak lagi pendapatan – pendapatan negara didalam Islam. Yang tentunya tidak membebani rakyatnya.
Wallahu’alam… [Sahabat Pena: Jady Rembang]
