Langit Papua Selatan masih kelabu. Bukan mendung yang membawa hujan, melainkan asap yang tak kunjung pergi. Di saat perhatian publik mulai beralih ke isu lain, api justru kembali membesar. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum usai. Papua masih membara, dan rakyatnya masih menghirup asap yang sama dari tahun ke tahun.
Fakta ini bukan sekadar asumsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lonjakan titik panas di Papua Selatan hingga 66 persen, tertinggi secara nasional, melampaui Kalimantan Tengah yang naik 20 persen. Secara nasional, BNPB mendeteksi 1.468 titik panas dengan 2.645 hektare lahan dalam penanganan per 6 November 2026. Dalam konferensi pers 6 November 2026, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa Papua Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi dua provinsi prioritas penanganan.(Kompas.com, 6/11/2026)
Angka itu bukan angka yang statis. Ia bergerak naik turun, namun selalu kembali membara. Pada pemantauan hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, Papua Selatan kembali tercatat sebagai wilayah dengan hotspot tertinggi, yakni 396 titik, dengan estimasi 362 hektare lahan masih belum padam. Pada 31 Oktober 2026, BNPB mencatat 943 titik panas, 263 titik api, dan area terbakar 1.742 hektare di Papua Selatan, dengan 577 hektare belum padam. Artinya, dalam hitungan hari, api padam di satu titik, lalu muncul di titik lain. Operasi modifikasi cuaca hingga 13 sorti penyemaian awan dengan 13.000 kilogram natrium klorida pun belum mampu menghentikan bara.(DetikNews, 8/11/2026)
Kondisi lingkungan Papua Selatan sesungguhnya sangat rentan. Wilayah ini didominasi savana, lahan gambut, dan vegetasi padat yang mudah terbakar saat musim kemarau. Ketika api menyentuh gambut, ia tidak hanya membakar permukaan, tetapi merambat di bawah tanah, sulit dipadamkan, dan menghasilkan asap pekat yang bertahan berhari-hari. Udara menjadi sesak, jarak pandang menurun, mata perih, dan anak-anak serta lansia menjadi korban pertama. Sekolah terganggu, aktivitas ekonomi lumpuh, dan akses kesehatan terhambat.
Penduduk Papua Selatan, yang sebagian besar hidup dari bertani, berburu, dan meramu hasil hutan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kebun mereka terbakar, sumber air mengering dan tercemar abu, hewan ternak kehilangan padang penggembalaan, dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi arang. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan ruang hidup. Asap yang mereka hirup setiap hari adalah racun yang perlahan merusak paru-paru, sementara negara hadir hanya dalam bentuk statistik dan konferensi pers.
Wilayah yang terdampak karhutla tidak hanya Papua Selatan. BNPB menyebut karhutla melanda 12 provinsi di Indonesia, dengan pengerahan 46 armada udara yang terdiri dari 32 unit milik BNPB, 10 unit TNI, dan 4 unit dari pihak lain. Namun, Papua Selatan tetap menjadi episentrum. Berdasarkan analisis geospasial BNPB pada akhir Oktober 2026, Kabupaten Merauke menyumbang sekitar 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, serta 97 persen area kebakaran yang belum padam di provinsi tersebut.
Wilayah paling parah terkonsentrasi di klaster Jago Merah–Tanah Miring yang mencakup Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Dari 502 hektar area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober, sekitar 250 hektar berada di klaster tersebut. Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala BMKG, Teuku Faisal bahkan masih melihat kepulan asap dan titik api di Kabupaten Merauke saat pemantauan udara pada 31 Oktober 2026. Inilah bukti bahwa Merauke bukan sekadar titik di peta, melainkan pusat penderitaan yang nyata.
Jika kita cermati, karhutla Papua bukan sekadar bencana alam. Ia adalah buah dari sistem sekuler kapitalisme yang rakus dan jahat. Dalam sistem ini, hutan dipandang bukan sebagai amanah Allah yang harus dijaga, melainkan sebagai komoditas yang harus dieksploitasi demi keuntungan. Lahan dibuka seluas-luasnya untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek-proyek korporasi, dengan dalih pembangunan dan investasi. Gambut dikeringkan, savana dibakar untuk membuka lahan murah, dan ketika api tak terkendali, rakyatlah yang menanggung asapnya, sementara korporasi menanggung untungnya.
Penguasa dalam sistem ini pun tampak tak berdaya. Setiap tahun pola yang sama berulang, api muncul, konferensi pers digelar, armada udara dikerahkan, modifikasi cuaca dilakukan, lalu api muncul lagi tahun berikutnya. Warga harus berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya, ember, ranting, dan tangan kosong, sementara anggaran triliunan rupiah habis untuk pemadaman yang tidak pernah menyentuh akar masalah. Mengapa pembakar lahan jarang ditindak tegas? Mengapa izin-izin perusahaan yang merusak lingkungan tetap diperpanjang? Karena dalam kapitalisme, penguasa bukan lagi pelayan rakyat, melainkan pelayan pemilik modal.
Maka jelas, sistem kapitalisme tidak layak dipertahankan. Ia tidak bisa memimpin, mengayomi, dan memberi solusi untuk rakyat. Ia hanya mampu memadamkan api secara fisik, tetapi tidak mampu memadamkan api keserakahan yang menjadi sumbernya. Selama hutan dikelola dengan logika untung-rugi, selama penguasa tunduk pada korporasi, karhutla akan terus berulang. Papua akan terus membara, dan rakyat akan terus menjadi korban.
Islam menawarkan kepemimpinan yang berbeda secara fundamental. Dalam Islam, pemimpin atau penguasa adalah junnah, perisai umat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam adalah perisai, yang dengannya umat berperang dan berlindung. Artinya, pemimpin harus siap melindungi, mengayomi, mengurusi, dan menyejahterakan rakyat tanpa perhitungan untung-rugi. Ia tidak boleh membiarkan rakyat menghirup asap sementara ia duduk nyaman di ruang ber-AC. Ia wajib mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, menindak tegas siapa pun yang membakar hutan, dan memastikan hutan dikelola sebagai amanah, bukan sebagai barang dagangan.
Tegaknya hukum Islam amat dibutuhkan untuk kebaikan umat saat ini, karena hukum Islam adalah hukum yang adil dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Dalam Islam, merusak bumi adalah kezaliman yang dilarang keras. Allah Swt. berfirman bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat ulah tangan manusia. Pelaku pembakaran hutan yang merugikan rakyat banyak tidak cukup hanya didenda administratif, tetapi harus diberi sanksi tegas yang membuat jera, sekaligus negara wajib memulihkan lahan yang rusak. Hanya dengan hukum Allah, keadilan untuk rakyat Papua dan untuk alam dapat ditegakkan.
Karena itu, saatnya umat sadar akan pentingnya hukum Allah tegak dan pentingnya memperjuangkan tegaknya hukum Islam. Karhutla di Papua adalah alarm bahwa kita tidak bisa lagi berharap pada sistem yang rusak. Dibutuhkan kerja sama yang solid dari berbagai kalangan umat muslim, ulama, intelektual, aktivis, mahasiswa, petani, hingga masyarakat adat Papua, untuk bersatu memperjuangkan perubahan mendasar menuju sistem Islam kaffah.
Papua tidak boleh dibiarkan membara sendirian. Api di Merauke adalah api yang membakar nurani kita semua. Jika kita diam, maka kita ikut membiarkan kezaliman ini berlanjut. Sudah saatnya kita berjuang agar Islam kaffah tegak, agar hutan terjaga, rakyat terlindungi, dan rahmat Allah benar-benar dirasakan oleh seluruh alam.
Wallahua’lam.
