Akhir-akhir ini rame dijagat media sosial postingan terkait desil. Ada yang ngecek secara online desilnya 6 – 9, bahkan ada yang 10, wihhh… Selevel Raffi Ahmad… Hehehe
Apa sih desil itu? Kok beberapa bulan terakhir ini kita sering dengar istilah “Desil” yang kebetulan berbarengan dengan sensus yang diadakan oleh BPS. Sederhananya begini, desil itu cara pemerintah mengelompokkan rakyat dari yang paling miskin sampai paling kaya. Ada 10 kelompok. Desil 1 – 4 dikategorikan paling dan rentan miskin. Desil 5 menengah, desil 6 – 10 kaya sampai kaya raya.
Tujuan awalnya mungkin baik, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Tapi lama-lama publik bertanya – tanya, kenapa kok standar ‘miskin‘ dan ‘tidak miskin‘ ini rasanya berubah-ubah? Tidak sesuai fakta di lapangan.
Seharusnya tugas negara itu menaikkan kesejahteraan rakyat. Gaji naik. Harga – harga turun. Lapangan kerja berlimpah, kayak dulu yang pernah dijanjikan waktu kampanye. Daya beli masyarakat kuat, dan lain sebagainya.
Tapi yang terjadi? Harga – harga pada naik. PHK di mana – mana. Pajak makin mencekik. Rakyat makin terhimpit. Kemiskinan bertambah. Bahkan menurut data Bank Dunia, Indonesia menempati urutan pertama negara termiskin dideretan negara – negara berkembang.
Alih-alih menyelesaikan akar masalahnya, yang dilakukan adalah mengubah penggarisnya.
Dulu orang dengan penghasilan 800.000- 1.500.000 per bulan disebut miskin. Sekarang, dengan rumus “desil baru“, dia bisa masuk kategori “hampir tidak miskin“. Bukan karena gajinya naik. Tapi karena standarnya diturunkan.
Ini ibarat guru yang tidak bisa menaikkan nilai muridnya. Akhirnya KKM nya yang diturunkan. Biar kelihatan lulus semua. Parah…
Akar Masalahnya, Sistem Sekarang Tidak Menyelesaikan*
Kenapa ini terjadi berulang? Karena sistem ekonomi yang kita pakai hari ini punya dua penyakit kronis.
Yang pertama, negara demen utang. Untuk bangun ini itu, untuk program ABCD, negara ngutang ke luar negeri. Akhirnya rakyat yang bayar lewat pajak. Belum lagi bunga (riba) yang mencekik yang membuat utang itu tidak selesai – selesai. Sementara itu, pemasukan terbesar APBN hanya mengandalkan dari pajak. Belum lagi pajak yang ada di korupsi para tikus – tikus berdasi. Nasib…. Nasib, gini amat jadi WNI.
Yang kedua, kekayaan dikuasai segelintir orang. Sumber daya alam (SDA), tambang, energi dikuasai swasta dan asing. Rakyat cuma jadi penonton dan dapat dampak buruknya dari kerusakan alam yang ada. Padahal, seharusnya kekayaan negara wajib dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyat. Negeri ini tidak, SDA yang ada malah untuk menyejahterakan para Oligarki.
Dalam sistem seperti ini, mustahil negara benar – benar menyejahterakan semua rakyat. Yang bisa dilakukan hanyalah mempercantik angka dengan cara mengutak – atik desil.
Solusinya Kembali ke Sistem Syariah Islam
Islam datang bukan hanya membawa urusan ibadah mahdhah saja. Tetapi, Islam datang juga membawa sistem. Sistem yang pernah terbukti menyejahterakan dunia Islam selama kurang lebih 14 abad.
Terus bagaimana Islam menyelesaikan masalah seperti ini?
Pertama, negara bertanggung jawab penuh Dalam Islam, kepala negara adalah _raa’in_ – pengurus rakyat. Rasulullah saw bersabda:
“Seorang imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari).
Tugas negara adalah memastikan tidak ada satu pun rakyatnya kelaparan.
Kedua, ekonomi bebas riba dan monopoli. Islam mengharamkan riba, judi, dan penipuan. Negara wajib mengelola SDA untuk rakyat. Tambang, air, hutan bukan untuk dijual ke swasta. Tapi dikelola negara, hasilnya untuk menyejahterakan rakyat. Karena ini masuk ke wilayah kepemilikan umum.
Ketiga, mata uang yang kuat. Selama memakai mata uang dari emas dan perak, nilainya akan tetap stabil. Tidak bisa dicetak seenaknya. Sehingga inflasi bisa ditekan dan daya beli rakyat terjaga.
Keempat, distribusi kekayaan yang adil. Ada zakat, ada jizyah, ada baitul maal. Negara punya pos dana khusus untuk fakir miskin. Bukan menunggu bansos, tapi itu hak mereka yang dijamin negara.
Dalam sistem Islam tidak perlu ada rekayasa desil. Karena yang diukur bukan siapa yang paling miskin di antara orang miskin. Tapi apakah semua kebutuhan pokok rakyat sudah terpenuhi?
Terakhir….
Mengubah desil itu mudah. Tinggal ganti rumus di excel. Tapi menaikkan kesejahteraan rakyat itu sulit. Butuh sistem yang benar. Selama kita masih pakai sistem Kapitalis yang melahirkan kemiskinan,
maka selamanya kita akan sibuk mengubah definisi miskin.
Sudah saatnya kita jujur. Bukan rakyatnya yang gagal. Tapi sistemnya yang gagal menyejahterakan. Dan jalan keluarnya sudah jelas, pernah terbukti selama 1400 tahun. Kembali kepada sistem yang diturunkan oleh Sang Pencipta manusia, Allah SWT yaitu sistem Islam.
Karena hanya dengan itu, negara tidak perlu lagi menurunkan standar untuk terlihat berhasil.
Allah SWT berfirman,
“Barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” (TQS. Thaha: 124).
Wallahua’lam.
Kalau Tidak Bisa Menyejahterakan Rakyat, Jangan Standarnya yang Diturunkan Dong!!!
