Digitalisasi Bansos: Antara Ketepatan Sasaran dan Hak Rakyat

Penulis: Abdul Shokib (Pemerhati Lingkungan dan Pegiat Literasi Islam)
Foto: Ilustrasi Digitalisasi Bansos

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, ketepatan penyalurannya menjadi hal penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Namun, ketika pemerintah mulai mengembangkan sistem verifikasi penerima bansos dengan teknologi pengenalan wajah dan integrasi data biometrik, muncul persoalan yang tidak boleh diabaikan. Apakah digitalisasi benar-benar akan mempermudah rakyat memperoleh haknya, atau justru menghadirkan hambatan baru bagi masyarakat yang paling membutuhkan?

Kementerian Sosial mengembangkan layanan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) dengan memanfaatkan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah. Sistem ini dirancang untuk mencocokkan identitas penerima dengan data kependudukan serta mendukung proses registrasi dan pemutakhiran data. Pemerintah menyebut langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan dan mengurangi kesalahan pendataan. Pada September 2026, Kemensos menjelaskan bahwa sistem tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum diberlakukan secara nasional (ANTARA, 18/09/2026).

Bacaan Lainnya

Pengembangan sistem kemudian diarahkan pada integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Data kependudukan serta informasi kepemilikan aset, seperti tanah dan kendaraan, digunakan sebagai bahan untuk membantu menilai kelayakan penerima bantuan. Pada 1 Oktober 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa registrasi ulang dan verifikasi biometrik diperlukan untuk memperbaiki akurasi data. Sementara itu, pemberitaan pada 30 Oktober 2026 menjelaskan bahwa uji coba Perlinsos Digital masih menghadapi tantangan, terutama karena sebagian masyarakat belum memiliki telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pemerintah menyiapkan pendampingan melalui agen Perlinsos untuk membantu masyarakat dalam proses registrasi dan verifikasi (Liputan6, 30/10/2026).

Upaya memperbaiki data penerima bantuan tentu merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Namun, ketepatan sasaran tidak boleh hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan kemampuan sistem mencocokkan identitas. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan tetap memperoleh haknya tanpa terhalang persoalan administratif, keterbatasan teknologi, maupun kesalahan sistem. Sebab, kecocokan identitas seseorang tidak serta-merta menggambarkan keadaan ekonomi dan kebutuhan hidupnya.

Persoalan pertama terletak pada penggunaan data administratif sebagai dasar penilaian kesejahteraan. Verifikasi wajah dapat membantu memastikan bahwa seseorang sesuai dengan identitas yang tercatat. Namun, hal itu tidak otomatis membuktikan apakah orang tersebut layak menerima bantuan. Kepemilikan tanah atau kendaraan, misalnya, tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang hidup berkecukupan. Tanah bisa saja tidak produktif, kendaraan digunakan untuk bekerja, atau aset tercatat atas nama seseorang tetapi dikuasai bersama anggota keluarga. Sebaliknya, seseorang yang tidak tercatat memiliki aset belum tentu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, data administratif harus dibaca bersama kondisi nyata masyarakat. Jangan sampai kehidupan seseorang yang kompleks disederhanakan menjadi angka, kategori, dan hasil pencocokan sistem.

Persoalan berikutnya menyangkut kesenjangan digital dan perlindungan data pribadi. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet memadai, atau kecakapan menggunakan layanan digital. Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah terpencil berpotensi menghadapi kesulitan lebih besar. Di sisi lain, data biometrik memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan identitas fisik seseorang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengategorikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Undang-undang tersebut juga mengatur hak subjek data untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis dan berdampak signifikan. Artinya, pengumpulan data harus memiliki dasar yang sah, tujuan yang jelas, keamanan yang memadai, serta mekanisme pertanggungjawaban. Masyarakat tidak boleh kehilangan bantuan akibat kesalahan data atau keputusan sistem yang tidak dapat mereka koreksi.

Akar persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis pendataan. Ada paradigma yang turut memengaruhi cara negara memandang kemiskinan dan tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam sistem sekuler-kapitalistik, penanganan kemiskinan kerap ditempatkan dalam kerangka pengelolaan program, pengendalian anggaran, dan penentuan kelompok yang dianggap layak menerima bantuan. Negara kemudian lebih banyak berperan sebagai pengelola program yang mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan kriteria administratif. Ketika kesejahteraan direduksi menjadi persoalan ketepatan sasaran bantuan, rakyat miskin berisiko terus berada dalam posisi menunggu penilaian untuk memperoleh pertolongan. Padahal, persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga bagaimana negara menjamin setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Islam memandang pengurusan kehidupan masyarakat sebagai amanah yang melekat pada kekuasaan. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pengatur administrasi, tetapi wajib memastikan hak masyarakat dipenuhi secara adil. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks bantuan sosial, negara tidak boleh membiarkan orang yang benar-benar membutuhkan kehilangan haknya hanya karena kesalahan pendataan atau keterbatasan akses pelayanan.

Tanggung jawab tersebut ditegaskan pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Hadits ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari tersedianya sistem digital, cepatnya proses verifikasi, atau rapinya basis data. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana negara mampu mengurus kebutuhan rakyat secara adil dan memastikan tidak ada orang yang membutuhkan justru terabaikan. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pelayanan, bukan alasan untuk mempersulit masyarakat.

Karena itu, penyelesaian persoalan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bansos. Islam menawarkan pengaturan kehidupan ekonomi yang menempatkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, bukan sekadar menyediakan bantuan bagi kelompok yang telah lolos seleksi administratif. Dengan demikian, orientasi kebijakan harus bergeser dari sekadar mengelola daftar penerima bantuan menuju pengurusan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Dalam Islam, kebutuhan pokok mencakup pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan jasa berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhannya memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang mampu diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sementara keluarga memiliki tanggung jawab dalam kondisi tertentu. Jika individu dan keluarganya tidak mampu, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, negara tidak cukup hanya menyediakan program bantuan bagi sebagian masyarakat, tetapi harus memastikan tidak ada individu yang terlantar dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, negara membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang terikat pada ketentuan syariat. Dalam Islam, pemasukan dan pengeluaran negara dikelola melalui Baitulmal. Sumber pemasukannya meliputi zakat, fai, kharaj, jizyah, khumus rikaz, serta pengelolaan harta milik umum dan milik negara sesuai ketentuan syariat. Setiap sumber memiliki aturan dan peruntukan tersendiri. Zakat, misalnya, hanya disalurkan kepada delapan golongan yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Adapun dharibah bukan sumber penerimaan rutin, melainkan pungutan dengan persyaratan khusus ketika Baitulmal tidak mencukupi pembiayaan kewajiban negara.

Dalam pelaksanaannya, negara tetap dapat memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki administrasi dan mencegah penyalahgunaan bantuan. Namun, penggunaannya harus tunduk pada prinsip amanah dan keadilan. Data pribadi masyarakat, termasuk biometrik, wajib dijaga dan tidak boleh digunakan di luar tujuan yang dibenarkan. Setiap warga harus memperoleh penjelasan mengenai penggunaan datanya serta memiliki kesempatan memperbaiki informasi yang keliru dan mengajukan keberatan ketika keputusan sistem merugikan haknya. Negara juga wajib menyediakan pelayanan langsung dan pendampingan bagi kelompok rentan yang tidak memiliki perangkat atau kemampuan mengakses layanan digital. Keputusan yang berdampak pada hilangnya bantuan harus dapat diperiksa dan dikoreksi oleh petugas yang bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana untuk mempermudah pengurusan rakyat, bukan menjadi penghalang bagi mereka yang paling membutuhkan.

Pada akhirnya, digitalisasi bansos seharusnya menjadi sarana untuk memudahkan negara mengurus rakyat, bukan menjadi pintu baru yang membuat masyarakat miskin harus berjuang melewati kerumitan birokrasi. Perbaikan data memang penting, tetapi keadilan tidak boleh direduksi menjadi kecocokan identitas dan penilaian administratif. Negara tidak cukup hanya memastikan siapa yang layak menerima bantuan; negara juga harus menjamin agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Di sinilah tanggung jawab negara diuji, apakah kekuasaan hanya digunakan untuk mengelola program, atau sungguh-sungguh hadir sebagai pengurus dan pelindung rakyat? Perubahan paradigma menuju pengaturan kehidupan yang berlandaskan Islam menjadi penting agar kesejahteraan tidak berhenti sebagai janji dan program, tetapi benar-benar diwujudkan sebagai tanggung jawab negara.

Wallahua’lam.

Pos terkait