Ada yang terasa hilang dari negeri ini sejak 2017 lalu.
Dulu, setiap kali harga BBM naik, ada yang berteriak pertama. Setiap kali utang luar negeri bertambah, ada yang menghitung dan mengingatkan. Setiap kali aset negara hendak dijual, undang-undang liberal disahkan, Freeport diperpanjang, atau rakyat kecil digusur atas nama investasi, selalu ada satu suara yang konsisten hadir di jalan, di kampus, di masjid, dan melalui buletin Jumat.
Mereka Bukan Partai Peserta Pemilu, tetapi Menjadi Alarm untuk Negeri Ini
HTI tidak pernah mengikuti pemilu. Tidak pernah berebut kursi. Tidak pernah membagi-bagikan sembako demi mendapatkan suara.
Tugas mereka hanya satu yaitu muhasabah lil hukkaam, mengingatkan penguasa.
Ketika pada 2005 pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 114%, HTI turun dengan kajian ekonominya, “Ini bukan soal subsidi yang memberatkan APBN, tetapi kesalahan pengelolaan energi yang diserahkan kepada swasta dan asing.”
Ketika RUU Migas, RUU Penanaman Modal, dan RUU SDA dibahas, mereka membedah pasal demi pasal. Mereka menunjukkan, “Ini pasalnya tidak pro rakyat, ini membuka pintu liberalisasi.”
Mereka tidak melempar batu. Mereka melempar data, dalil, dan solusi Islam.
Buletin Al-Islam yang dibagikan setiap Jumat itu isinya bukan provokasi. Isinya adalah “Wahai penguasa, ingatlah firman Allah, jangan kamu serahkan hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya” (TQS. An-Nisa: 5). Ayat itu mereka gunakan untuk mengkritik pengelolaan APBN.
Ketika Banyak yang Diam, Mereka Bersuara Lantang
Ingat kasus-kasus ini?
- Kenaikan TDL, BBM, dan elpiji: HTI mengatakan bahwa Islam mengharamkan negara mengambil keuntungan dari hajat hidup orang banyak. Listrik, air, dan energi adalah milik umum.
- Utang luar negeri dan IMF: Jauh sebelum istilah “jebakan utang” menjadi viral, HTI sudah berkeliling kampus membawa kajian: “Utang ribawi itu penjajahan gaya baru.”
- Privatisasi BUMN dan penjualan aset: Saat Indosat dijual dan ketika Krakatau Steel hendak dilepas, mereka berteriak: “Ini harta umat, bukan harta penguasa.”
- Ahmadiyah, Sepilis, dan aliran sesat: Saat banyak ormas bungkam karena takut disebut intoleran, HTI maju memasang badan untuk membela akidah umat.
Mereka melakukannya tanpa dibayar, tanpa sponsor, dan tanpa jabatan. Modalnya hanya satu yaitu keyakinan bahwa amar makruf nahi mungkar kepada penguasa adalah kewajiban.
Rasulullah saw. bersabda, “Jihad yang paling utama adalah kalimat yang haq di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud).
Setelah 2017, Suara Itu Hilang
Pada 19 Juli 2017, pemerintah mencabut BHP HTI melalui Perppu Ormas. Sejak saat itu, panggung kritik tersebut kosong. Sekarang, siapa yang konsisten mengingatkan penguasa ketika:
- Utang Whoosh selama 80 tahun dibebankan ke APBN?
- Kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun berujung pada vonis 6,5 tahun?
- UU Perampasan Aset koruptor tak kunjung disahkan?
- Harga beras naik, tetapi petani tetap miskin?
Dulu, ada HTI yang akan membuat panggung, memasang spanduk sepanjang 2 kilometer, dan menggelar konferensi pers dengan data lengkap.
Sekarang? Semua sibuk menghitung elektabilitas, menjaga proyek, dan mempertahankan jabatan. Kritik pun menjadi musiman, hanya muncul menjelang pemilu. Bahkan, ada yang mengkritik karena belum mendapatkan jatah kue kekuasaan.
Pelajaran yang Tertinggal
Kalian boleh tidak setuju dengan gagasan yang dibawa HTI tentang Khilafah. Namun, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri: Indonesia kehilangan satu elemen penting dalam demokrasi, yaitu kelompok penekan yang ideologis, tidak transaksional, dan tidak bisa dibeli.
Di era Umar bin Khattab r.a., ada seorang wanita yang berani menyela khalifah ketika berada di atas mimbar. Umar tidak membubarkannya. Umar berkata, “Wanita itu benar, Umar salah.”
Karena itu, negara yang sehat membutuhkan tukang kritik, bukan tukang puji. Tanpa muhasabah, kekuasaan akan buta. Tanpa pihak yang mengingatkan, penguasa akan merasa selalu benar.
Negeri Ini Merindukan Suara yang Jujur
Tulisan ini hanya sebuah flashback atau catatan rindu. Rindu ketika di perempatan jalan masih ada mahasiswa yang membagikan buletin; isinya bukan hoaks, melainkan ayat dan data APBN.
Rindu ketika ada yang berani berkata: “Pak, kebijakan ini menyengsarakan rakyat. Takutlah kepada Allah.”
Dulu ada HTI yang melakukan itu. Sekarang, siapa?
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS. Ali Imran: 104).
Semoga Allah menjaga negeri ini dari penguasa yang antikritik dan menjaga rakyatnya agar tetap berani berkata benar, walau pahit. (Bersambung)…
Wallahua’lam.
