Buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi sorotan publik. Buku yang pertama kali diterbitkan pada 2025 itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah nama yang dikaitkan dengan isinya memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka. Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menegaskan bahwa dirinya bukan penulis, melainkan hanya narasumber yang pernah diwawancarai oleh tim penyusun. Ia juga mengaku tidak pernah melihat naskah hasil wawancara tersebut sebelum buku diterbitkan. (ANTARA, 8 September 2026).
Sorotan lainnya datang dari KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar. Ia menyatakan tidak pernah menulis artikel yang dikaitkan dengan namanya dalam buku tersebut. Menurut keterangannya, memang pernah ada pihak yang datang mewawancarainya pada 2024 mengenai persoalan kebangsaan dan posisi pesantren, tetapi ia tidak mengetahui bahwa materi tersebut kemudian dikaitkan dengan buku Islam Ala Prabowo. Persoalan inilah yang kemudian memunculkan kritik tentang transparansi dan konfirmasi dalam proses penyusunan buku. (detikJatim, 8 September 2026).
Polemik tersebut akhirnya mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan klarifikasi. MUI menegaskan bahwa buku Islam Ala Prabowo bukan program, kegiatan, ataupun produk MUI. MUI juga menjelaskan bahwa kehadiran Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar dalam kegiatan yang di dalamnya terdapat peluncuran buku tersebut adalah dalam kapasitas sebagai pembaca doa pada Rakornas Baznas, bukan sebagai bentuk keterlibatan MUI dalam penerbitan buku. MUI mengajak masyarakat mengedepankan tabayun dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. (MUI, 10 September 2026).
Di tengah polemik tersebut, ada satu pertanyaan yang justru lebih mendasar yaitu mengapa Islam harus diberi embel-embel nama seorang penguasa? Persoalannya bukan sekadar apakah buku itu benar-benar ditulis oleh tokoh-tokoh yang namanya tercantum di dalamnya atau bagaimana proses penerbitannya. Persoalan yang lebih fundamental adalah cara kita memandang hubungan antara Islam dan kekuasaan. Ketika muncul istilah “Islam ala Prabowo”, secara tidak langsung muncul kesan bahwa Islam dapat dipahami melalui figur politik tertentu. Padahal, Islam bukanlah gagasan milik seseorang yang dapat dibuat versinya berdasarkan siapa yang sedang berkuasa.
Islam memiliki sumber dan standar kebenarannya sendiri. Seorang pemimpin boleh memiliki kehidupan keberagamaan, berbicara tentang nilai-nilai Islam, bahkan menunjukkan komitmen terhadap persoalan umat. Semua itu tentu dapat dinilai secara objektif. Namun, menjadikan seorang pemimpin sebagai ukuran untuk menentukan seperti apa Islam justru membalik posisi antara agama dan kekuasaan. Bukan Islam yang harus mengikuti figur penguasa, tetapi penguasalah yang semestinya tunduk kepada Islam. Sebab, dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan sumber kebenaran. Kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Di sinilah penting membedakan antara Islam sebagai standar dan perilaku seorang Muslim sebagai objek penilaian. Jika Prabowo menjalankan suatu kebijakan yang sesuai dengan Islam, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan nilai Islam. Jika ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia juga harus dikritik berdasarkan standar Islam. Dengan cara pandang seperti ini, Islam tidak berubah hanya karena siapa yang memimpin. Sebaliknya, pemimpinlah yang harus terus diukur dan dikoreksi berdasarkan prinsip Islam.
Persoalan menjadi semakin serius ketika agama hanya ditempatkan sebagai sumber legitimasi moral bagi kekuasaan, sementara paradigma yang digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat tetap berasal dari sistem sekuler-kapitalistik. Dalam sistem seperti ini, agama dapat diberi ruang untuk berbicara tentang kesalehan pribadi, moral, filantropi, bahkan perdamaian. Namun, ketika Islam berbicara tentang ekonomi, politik, hukum, kepemilikan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan mekanisme pemerintahan, ajarannya sering dipisahkan dari kehidupan publik. Akibatnya, agama hadir sebagai simbol moral, tetapi tidak menjadi standar dalam mengatur seluruh urusan masyarakat.
Padahal, Islam memandang kekuasaan sebagai amanah. Allah SWT berfirman,
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak sekadar persoalan siapa yang menjadi pemimpin, tetapi bagaimana amanah kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana keadilan ditegakkan.
Karena itu, ukuran kepemimpinan dalam Islam bukanlah seberapa kuat citra religius seorang penguasa dibangun. Ukurannya adalah apakah kekuasaan tersebut benar-benar digunakan untuk mengurus rakyat secara adil dan memenuhi amanah. Rasulullah SAW bersabda,
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin atas manusia dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menempatkan kekuasaan dalam perspektif yang sangat serius. Seorang pemimpin bukan sekadar figur yang membutuhkan pengakuan bahwa dirinya religius. Ia adalah raa’in —pengurus rakyat— yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia mengurus urusan mereka. Karena itu, pembicaraan tentang Islam dan seorang pemimpin seharusnya tidak berhenti pada narasi tentang kesalehan personal, tetapi harus sampai pada sistem dan kebijakan yang diterapkan untuk mengurus kehidupan masyarakat.
Di sinilah kita menemukan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar polemik buku, bukan “seperti apa Islam ala Prabowo?”, melainkan “seperti apa Prabowo jika diukur dengan Islam?” Pertanyaan kedua menempatkan Islam pada posisi yang semestinya. Islam menjadi standar untuk menilai penguasa, bukan penguasa yang dijadikan standar untuk menentukan wajah Islam. Dengan standar ini, siapa pun pemimpinnya —Prabowo atau siapa pun setelahnya— tetap harus tunduk pada prinsip yang sama.
Islam juga tidak mengajarkan rakyat untuk menjadikan penguasa sebagai sosok yang kebal dari kritik. Kekuasaan justru membutuhkan kontrol agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Karena itu, amar makruf nahi mungkar, nasihat kepada penguasa, kewajiban menegakkan keadilan, serta pertanggungjawaban seorang pemimpin merupakan bagian penting dalam kehidupan politik Islam. Penguasa harus menjalankan amanahnya berdasarkan hukum Allah, sementara masyarakat memiliki peran untuk melakukan koreksi ketika terjadi penyimpangan.
Lebih dari itu, solusi Islam bukan sekadar mengganti figur penguasa dengan figur lain yang dianggap lebih religius. Persoalannya adalah sistem pengaturan kehidupan yang menjadi dasar kekuasaan tersebut. Islam memiliki konsep politik dan pemerintahan yang menempatkan syariat sebagai rujukan, menjadikan penguasa sebagai pengurus urusan rakyat, mengatur kepemilikan harta, menjaga kekayaan umum, serta memastikan kebutuhan dasar rakyat tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Dengan demikian, perubahan tidak berhenti pada pergantian tokoh, tetapi menyentuh paradigma dan sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan.
Maka, polemik Islam Ala Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk melakukan refleksi yang lebih dalam. Umat Islam jangan sampai sibuk memperdebatkan apakah seorang tokoh layak disebut Islami, sementara lupa mempertanyakan apakah aturan yang digunakan untuk mengatur masyarakat memang bersumber dari Islam. Sebab, Islam bukan sekadar identitas, simbol, atau narasi moral yang dilekatkan kepada seorang pemimpin.
Pada akhirnya, Islam tidak membutuhkan versi seorang penguasa. Justru setiap penguasa yang mengaku beriman membutuhkan Islam sebagai standar untuk mengukur dirinya. Prabowo boleh memiliki cara pandang, pengalaman, dan ekspresi keberagamaan sebagai seorang Muslim. Semua itu dapat dinilai dan dihormati sebagai ranah personal. Namun, ketika berbicara tentang bagaimana negara mengurus rakyat, ukurannya harus dikembalikan kepada standar yang lebih tinggi daripada seorang manusia yaitu standar yang berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya.
Karena itu, pertanyaan yang layak kita renungkan bukanlah “Bagaimana Islam ala Prabowo?” tetapi “Kapan kekuasaan benar-benar tunduk kepada Islam?” Sebab, yang dibutuhkan umat bukan Islam yang disesuaikan dengan wajah penguasa, melainkan kepemimpinan yang menundukkan dirinya kepada aturan Islam dan menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus seluruh rakyat dengan keadilan.
Wallahua’lam.
